 |
| Doc. Google.inc |
(MR2/02)(Pst) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana meningkatkan unit pelaksana teknis (UPT) terkait dengan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan agar lebih dapat mengawasi kawasan perairan dengan lebih baik lagi.
"Kami sedang memperjuangkan untuk menambah UPT," kata Sekretaris Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Waluyo S Abutohir dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu (6/1).
Saat ini, menurut Waluyo, PSDKP KKP mencakup seluruh wilayah atau 34 provinsi dan hanya didukung oleh sebanyak lima UPT.
Dengan demikian, lanjutnya, satu UPT dapat mencakup hingga sekitar 10 provinsi sehingga memerlukan banyak kerja keras dalam mengawasi semua hal tersebut.
Dia mengungkapkan, pihak PSDKP KKP saat ini mengusulkan agar jumlah UPT yang saat ini hanya sebanyak lima di seluruh Tanah Air akan diperjuangkan untuk ditambah hingga menjadi sebanyak 26 UPT.
"Grade kewenangannya juga akan ditambah," katanya dan menambahkan, soal penambahan UPT itu telah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu, ujar dia, masalah lainnya adalah terkait dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih memiliki banyak pegawai kontrak sehingga tanggung jawabnya tidak sekuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KKP.
"Ada beberapa pegawai dinas yang kami rekrut untuk memperkuat PPNS kami," kata Sesditjen PSDKP KKP.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya juga meningkatkan kapasitas seperti pengembangan SDM dengan bekerja sama bersama Badan Pengembangan SDM KKP sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan.
PSDKP, lanjutnya, juga memfasilitasi penyerahan sejumlah sarana seperti kapal jenis "rubber speed boat" sebanyak 20 unit yang bakal digunakan untuk memperkuat kekuatan satuan kerja dari PSDKP.
"Selain tugas-tugas internal, kami juga ada Satgas IUU Fishing yang anggarannya masih melekat di PSDKP, kami mengamankan seluruhnya," katanya.
Sesditjen PSDKP juga terkait dengan pengembangan forum regional seperti upaya terlibat kerja sama regional bidang kelautan dan perikanan bersama negara Australia.
"Kami sedang memperjuangkan untuk menambah UPT," kata Sekretaris Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Waluyo S Abutohir dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu (6/1).
Saat ini, menurut Waluyo, PSDKP KKP mencakup seluruh wilayah atau 34 provinsi dan hanya didukung oleh sebanyak lima UPT.
Dengan demikian, lanjutnya, satu UPT dapat mencakup hingga sekitar 10 provinsi sehingga memerlukan banyak kerja keras dalam mengawasi semua hal tersebut.
Dia mengungkapkan, pihak PSDKP KKP saat ini mengusulkan agar jumlah UPT yang saat ini hanya sebanyak lima di seluruh Tanah Air akan diperjuangkan untuk ditambah hingga menjadi sebanyak 26 UPT.
"Grade kewenangannya juga akan ditambah," katanya dan menambahkan, soal penambahan UPT itu telah diajukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Selain itu, ujar dia, masalah lainnya adalah terkait dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang masih memiliki banyak pegawai kontrak sehingga tanggung jawabnya tidak sekuat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KKP.
"Ada beberapa pegawai dinas yang kami rekrut untuk memperkuat PPNS kami," kata Sesditjen PSDKP KKP.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya juga meningkatkan kapasitas seperti pengembangan SDM dengan bekerja sama bersama Badan Pengembangan SDM KKP sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan.
PSDKP, lanjutnya, juga memfasilitasi penyerahan sejumlah sarana seperti kapal jenis "rubber speed boat" sebanyak 20 unit yang bakal digunakan untuk memperkuat kekuatan satuan kerja dari PSDKP.
"Selain tugas-tugas internal, kami juga ada Satgas IUU Fishing yang anggarannya masih melekat di PSDKP, kami mengamankan seluruhnya," katanya.
Sesditjen PSDKP juga terkait dengan pengembangan forum regional seperti upaya terlibat kerja sama regional bidang kelautan dan perikanan bersama negara Australia.
Based On : http://elshinta.com/news/41170/2016/01/06/kkp-berencana-tingkatkan-upt-pengawasan-sumber-daya-perikanan
Tidak ada komentar :
Posting Komentar